SP-1 UltimatumJokowi "Atas nama Rakyat Indonesia, Mohon Bapak Jokowi Sadar.!!!"

Reales KAMMDA Palembang

SP-1 UltimatumJokowi

Atas nama Rakyat Indonesia, Mohon Bapak Jokowi Sadar.!!!

Palembang, Lagi-lagi kisah pilu yang harus dihadapi rakyat Indonesia, yang katanya hidup di negeri makmur, negeri sendiri namun semuanya harus dibeli. BBM Naik, LPG, Tarif Dasar Listrik, dll. Apalagi sejak suksesi kepemimpinan baru Indonesia. Seketika keluar kalimat “Butuh waktu 32 tahun untuk mengatakan Suharto sebagai rezim orde baru, namun cukup 4 bulan bagi Pak Jokowi untuk dikatakan rezim diktator. Kebijakan-kebijakan yang cenderung semberono, lebih mementingkan nafsu kekuasaan ketimbangkan mau mendengarkan jeritan suara hati rakyat jelata. Hal inilah yang menjadi landasan PD KAMMI Palembang bersama KAMMI se-Indonesia mengeluarkan Surat Peringatan 1 (SP-1) Ultimatum Jokowi.

Selain itu dirasakan sangat masyarakat saat ini, kenaikan harga BBM dua kali dalam sebulan; gas LPG melonjak; TDL naik; pajak materai naik; tarif tol naik; harga bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula naik juga; dan tiket kereta api serta transportasi lain pun tak luput dari kenaikan harga. Meski baru beberapa bulan menempati singgahsana kepresidenan, Jokowi dianggap KAMMI tidak becus mengurusi negara.

Ketua KAMMDA Palembang berujar “Jokowi sepertinya sejak awal tidak berniat serius untuk mengurusi negeri ini, apapun kritikan yang dilontarkan oleh rakyat selalu ditanggapi dengan sepele. Ia bahkan tidak berfikir di lapisan masyarakat bawah sedang terjadi gejolak hebat akibat goncangan ekonomi.” Beliau juga menambahkan “secara sederhana, kasus kriminal dinegeri ini seperti begal tidak lain adalah akibat rayat kecil makin tercekik, harga-harga barang pokok melambung tinggi, apalagi di Sumsel harga karet yang merupakan komoditas utama justru semakin murah. Selain itu juga, sudah tidak ada lagi kehormatan dan akhlak yang ditunjukkan pemimpin negeri ini. Kita berharap agar Jokowi terbangun dari tidur dan “bukan urusan saya” ”.

Menurut Harnelius sebagai Bidang Kebijakan Publik menjelaskan, bahwa aksi ini akan terus dilakukan hingga Jokowi benar-benar sadar dan mau mengambil kebijakan yang pro terhadap rakyat. “Aksi ini akan terus dilakukan, hingga jokowi benar-benar mau mengingat janji-janjinya “jokowi adalah kita”. “aksi ini pun adalah langkah awal untuk menyamakan persepsi, dan membangun opini ditengah mahasiswa maupun masyarakat tentang kebobrokan dan ambang kehancuran negeri tercinta Indonesia.”

Tuntutan PD KAMMI Palembang, yang ditunjukkan kepada Jokowi, antara lain : (1) Turunkan harga BBM dan pertahankan harga LPG 3kg (jangan sampai 45.000), (2) Stabilkan harga bahan-bahan pokok, yang merupakan kebutuhan utama rakyat Indonesia, (3) Naikkan harga karet yang merupakan pendapatan utama masyarakat Sumatera Selatan (4) Stabilkan nilai tukar rupiah, sebagai salah satu indikator kedaulatan ekonomi Indonesia (5) bangun dan sadar, bahwa rakyatmu yang memilihmu ketika pilpres kemarin sedang tercekik, sedang kelaparan.

Humas KAMMDA Palembang

Download File Word

Read More

KAMMI Pertahankan Gelombang Aksi #UltimatumJokowi

Iklim politik kian memanas akhir–akhir ini. Bermula dari konflik kepentingan KMP–KIH, Pilkada langsung atau tidak langsung, konflik internal beberapa partai politik, hingga berujung pada munculnya usulan hak angket untuk presiden. Hal ini berakibat ketidakseriusan perhatian pemerintah terhadap masyarakat langsung dari segala sektor, mulai dari ranah ekonomi hingga persoalan lingkungan. Merosotnya nilai tukar rupiah hingga menyentuh angka 13.300 dan penetapan Kapolri adalah contoh akibat kebijakan atas dasar pertimbangan politik, bukan perhatian kepada “wong cilik”.

Ketidakbecusan mengurusi pemerintahan itu diperparah lagi dengan praktir bagi–bagi kursi kekuasaan antar pendukung dan simpatisan Jokowi hampir di setiap struktur pemerintahan dan BUMN. Atas dasar itu, Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menetapkan untuk konsisten mengawal pemerintahan Presiden Jokowi.

PP KAMMI memandang bahwa permasalahan besar itu harus mampu dihadapi dan diselesaikan oleh Jokowi sebagai kepala negara. Setidaknya, dalam waktu dekat ini pemerintah mesti mulai serius menyelesaikan persoalan yang dirasakan rakyat langsung seperti kenaikan harga BBM, gas LPG, TDL, pajak materai, tarif tol, harga kebutuhan pokok, dan tiket kereta api serta transportasi lain.

Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI, Barri Pratama, mengatakan tugas utama KAMMI ialah mengingatkan dan mengawal agar Jokowi menyelesaikan permasalahan itu dengan tuntas.

“KAMMI tidak sedang berbicara “like or dislike”, ini adalah permasalah bangsa. Sehingga, KAMMI terus akan mendorong, membantu, dan mendoakan bapak presiden tercinta,” kata Barri Pratama.

Untuk itu, tambah Barri, sesuai dengan instruksi nasional PP KAMMI komitmen untuk tetap menjaga gelombang aksi #UltimatumJokowi di berbagai daerah. Harapannya gelombang aksi itu justru makin besar ke depannya.

“Perwakilan KAMMI di 34 provinsi seluruh Indonesia tetap bergerak mengawal #UltimatumJokowi hingga ada perubahan membaik dalam pemerintahan. Aksi akan difokuskan pada titik-titik sentral dan vital masing-masing KAMMI wilayah dan daerah,” terangnya.

Barri juga menginformasikan, pekan ini telah dan akan berlangsung empat gelombang aksi #UltimatumJokowi, yakni pada tanggal 23, 25, 27 dan 29.

Tuntutan yang diajukan oleh PP KAMMI untuk Jokowi, simpul Barri, meliputi: (1) Stabilkan segera harga-harga kebutuhan masyarakat baik sembako, BBM, TDL, LPG, dan sebagainya sesegera mungkin; (2) Bangkitkan marwah dan kedaulatan bangsa Indonesia; (3) Perkuat pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. (sbb/dakwatuna)

Sumber: http://www.dakwatuna.com/2015/03/26/66332/kammi-pertahankan-gelombang-aksi-ultimatumjokowi/#ixzz3VY2sgTd7 

Follow us: @dakwatuna on Twitter | dakwatunacom on Facebook

Read More

KAMMI Palembang Dukung Anti Miras

Palembang mendeklarasikan diri sebagai kota antimiras, Ahad (8/3). Bertempat di bundaran air Mancur jalan Jendral Sudirman Gerakan Nasional Anti Miras (Genam) mendeklarasikan diri kehadirannya di Palembang dan menjadikan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tersebut sebagai kota bebas dari peredaran minuman keras (Miras). (Republika.co.id)

Acara tersebut dihadiri oleh ketua Genam Fahira Fahmi Idris. Kota Palembang menjadi pertama di Pulau Sumatera dan menjadi kota ke delapan di Indonesia mendeklarasikan Gerakan Anti Miras (Genam) sekaligus sebagai kota bebas dari peredaran minuman keras. Sebelumnya Genam telah berdiri di Kota Bandung, Jakarta, Malang, Yogyakarta, Bekasi, Tangerang Selatan, dan Depok. Beliau juga merupakan anggota DPD RI.

Dalam kesempatan yang sama Ketua dan sejumlah anggota KAMMI Daerah Palembang yang mewakili elemen mahasiswa dan pemuda, hadir memberikan sambutan serta statemen terkait kegiatan tersebut. Kang Hendro sebagai sebagai ketua KAMMDA Palembang, menilai acara ini sangat bagus dan bernilai positif dimana peran mahasiswa dan masyarakat perlu disatukan dalam rangka memberantas miras dari peredaran. “Kami mengapresiasi deklarasi Palembang anti miras ini, karena merupakan bentuk kepedulian dan gotong royong antara kita semua untuk memberantas penyebaran dan penjualan miras di Kota Darussalam ini”.

Beliau juga menyampaikan pernyataan sikap terhadap Deklarasi Palembang Anti Miras, sebagai berikut

• Mengapresiasi Deklarasi Palembang anti miras sebagai langkah masif untuk mensosialisasikan pelarangan penjualan miras ditempat-tempat yang dilarang.
• Mendorong pemda untuk segera mengambil langkah konkrit dalam melakukan pemberantasan dan penindakan terhadap toko-toko atau penjual miras yang dilarang.
• Siap bersama masyarakat untuk bahu membahu mensosialisasikan pelarangan penjualan miras ditempat-tempat tertntu dan memberikan pencerahan tentang bahaya miras bagi generasi bangsa.

Diakhir pernyataan sikapnya, beliau juga menyampaikan harapan agar Kota Palembang sebagai kota Madani bisa benar-benar diraih bukan hanya sebatas selogan. (Humas)

Read More

KAMMI Intifadha Lantik Pengurus Baru

Palembang-Sumselbisa.com  Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) kembali melantik kepengurusan baru  Komisariat UIN Raden Fatah Palembang Selasa, (10/3) di Akademik Center, setelah habisnya masa kepemimpinan Hendro Al Sundawi pada periode 2014 – 2015 dan dilanjutkan  estafet kepemimpinannya oleh Iwansyah mahasiswa jurusan Jinayah Siyasah semester delapan mulai dari  periode 2015 hingga 2016 mendatang.

Menurut Asep Irama Koordinator Himpunan Publikasi dan Dokumentasi (HPD) acara pelantikan yang diketuai oleh Wilga emilson itu dihadiri sekitar 100 Mahasiswa dan kebanyakan dari pengurus komisariat.  “Acara pelantikan ini dihadiri spesial pengurus dan bertujuanuntuk  membentuk manajemen Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dalam berkontribusi secara intelektual dan kritis,” kata  Asep

Angota Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Universitas Islam Negri Raden Fatah menurut asep adalah salah satu organisasi eksternal kampus yang banyak menarik perhatian mahasiswa untuk anggotanya kurang lebih 500 mahasiswa. “KAMMI berdasarkan data beranggotakan lebih dari 500 mahasiswa,” singkat Asep

Sumber Berita: http://sumselbisa.com/berita-kammi-lantik-kepengurusan-baru.html#ixzz3VW1dhchd

Read More